Prinsip Prinsip Etika Dalam Berbisnis

Serta harus menjadikan prinsip etika bisnis sebagai salah satu standar di tempat kerja. Demokratisasi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Pembangunan dirancang secara adil dan merata dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Menurut Pakde Karwo, prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang membela dan pro terhadap rakyat kecil atau kaum marjinal.

Kutipan penjelasan di atas menjelaskan sejarah perkembangan ketentuan perundang-undangan mengenai pertambangan. Namun perkembangan tata hukum Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Tiap masa perkembangan bangsa Indonesia, menciptakan pula tata hukum sesuai dengan masanya.

Keadilan yang ada dalam bisnis

Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,. Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia , sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Gross pofit yaitu keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha. Waralaba adalah kerjasama yang saling menguntungkan, berarti bisnis waralaba memang dapat dikatakan kategori dari syirkah dalam hukum Islam. Tiadanya pembelajaran tatap muka merugikan mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pemberhentian kepala daerah tidak mudah karena memiliki prosedur tersendiri. Adalah jenis keadilan yang ditetapkan oleh komunitas atau organisasi tertentu.

Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara franchisordan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Kerja samatersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam pembayaran Franchise fee bisnis waralaba berbasis syari’ah, sesuai dengan kaidah syirkah abdan dan syirkah inan yang dalam akadnya pengambilan keuntungan dua mitra yang bekerjasama diperbolehkan setelah usaha berjalan, tidak boleh mengambil keuntungan jika usaha belum berjalan. Dalam pembagian keuntungan bisnis waralaba berbasis syari’ah harus berdasarkan prinsip bagi hasil gross pofit yaitu keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha. Akad terhadap jasa/manfaat yang dihasilkan juga merupakan akad yang sah, sebagai salah satu objek akad, selain benda. Sedangkan produk hukum yang dihasilkan dalam negara hukum Pancasila wajib untuk senantiasa mengacu pada prinsip sumber daripada sumber hukum, yakni Pancasila.

“Untuk menentukan bahwa sanksi pidana denda dikatakan efisien dan dapat mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan, bergantung pada lima faktor; pertama, asset yang dimiliki pelaku. Semakin kecil kekayaan yang ada, semakin kecil pula eksistensi pidana denda di dalam mencegah pelaku melakukan kejahatan. Dikatakan tidak mungkin pelaku dijatuhi pidana denda sementara dia sendiri tidak memiliki banyak kekayaan untuk membayar denda itu; kedua, kemungkinan pelaku untuk tidak dijatuhi sanksi pidana. Semakin besar kemungkinan ini, semakin tinggi sanksi pidana dijatuhkan untuk mencegah kejahatan. Jika kemungkinan untuk tidak dijatuhi sanksi pidana ini setengah persen (1/2 %), beratnya pidana denda harus dinaikkan dua kali lipat.

Bagaimanapun, suatu perusahaan atau korporasi dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses pengungkapan dan transparansi dipatuhi. Melansir dari investopedia.com, GCG merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Perubahan dan pasang surut menjadi hal yang lumrah ketika menjalani suatu bisnis, bahkan untuk masa-masa mendatang.

Karena prinsip merupakan pondasi dan dasar kekuatan dari suatu individu maupun instansi. Prinsip inillah yang akan dijadikan sebagai batu loncatan dari tercapainya setiap tujuan yang kita miliki. Etika bisnis termasuk kedalam etika khusus atau pun biasa disebut juga etika terapan. Dimana terdapat beberapa peraturan yang dibuat secara khusus dan penggunaannya hanya diberlakukan dalam ruang lingkup tertentu saja.

Keadilan sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis supaya bisnis tersebut bisa membawa berkah untuk kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak yang bekerja sama dalam menjalankan suatu bisnis tertentu. Dan hendaknya pemilik waralaba juga bijak dalam menentukan pengeluaran untuk terwaralaba sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya.Untuk penentuan royalty charge bisnis waralaba berbasis syari’ah juga harus adil. Biaya royalti merupakan pembayaran atas jasa tes menerus yang diberikan pewaralaba atau biasa disebut uang waralaba terus menerus yang diberikan pewaralaba.

Kedua, anggota masyarakat yang sudah dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat dasar belum mendapatkan hak-haknya sebagai pasien secara optimal. Dari hak paling elementer berupa hak atas informasi, hak atas catatan kesehatan/rekam medis, hak untuk meminta pendapat kedua, sampai hak untuk mendapat ganti rugi dalam hal terjadinya malpraktik profesi yang berdampak timbulnya kerugian pada pasien/keluarga pasien. Yang sangat penting dalam pandanganya, pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.